Konpak-Papua Minta Kapolda Papua Mempercepat Tangani Dugaan Korupsi Kabupaten Lanny Jaya

Jakarta– Ketua  Umum Komite Nasional Pemuda Pancasila Anti Korupsi Provinsi Papua ( KONPAK-PAPUA) Detius Yoman meminta kapolda Papua Uuntuk mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi di kabupaten Lanny Jaya TA 2013 senilai Rp 16,764.400.000.00,Milyard

Foto Yang Ada Tunjuk Ini Barang Bukti SP2D Kab. Lanny Jaya

“Kami berharap bapak  kapolda Papua  secepatnya mengusut Korupsi Lanny Jaya secara tuntas. Soal laporan polisi, kami sudah buat laporan polisi 13 Maret 2013 dan sementara sudah ditangani oleh penyidik Dir Reskrimsus Polda Papua dan penyidik sudah melayangkan surat sebanyak 2 kali kepada oknom kepala dinas keuangan Petrus Wakerkwa dan saudara Selianus Wakur bendahara pengeluaran. Namun kedua oknum tidak mengindahkan panggilan polisi, sifat melawan hukum ini harus sadar atas kesalahannya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya tahu 2 orang tersebut sebagai saksi ahli mengenai  pengeluaran dana Rp 16 miliar,” kata Detius kemarin di Waena, Kota Jayapura.

Menurut Detius, terjadi pencairan dana dengan nilai besar ini dianggap sangat  tidak wajar. Pada 1 Januri 2013, kata dia, terjadi pencairkan  melalui bendahara pengeluaran DPPKAD atas nama Selianus Wakur, SE dengan nomor rekening  704211006000016 Bank BPD Papua Cabang Tiom.

“Berikut ket/perincian, Pencairan Pertama (18/1/2013) sebesar Rp. 9,275,000.000,00. Pencairan Kedua (21/1/2013) sebesar Rp. 1,874,400,000.00. Pencairan Ketiga (23/3/2013) sebesar Rp. 1,000,000,000.00. Pencairan Keempat (23/1/2013) sebesar Rp.715,000,000.00. Pencairan Kelima (25/1/2013 sebesar Rp.2,400,000,000,00. Pencairan Keenam (25/1/2013) sebesar Rp. 500,000,000,00. Dan pencairan Ketujuh (13/2/2013) sebesar Rp.1,000,000,00,” urai Detius.

“Sesuai data  pencairan dana terdapat di SP2D kami laporkan Dir Reskrimsus Polda Papua, soal dugaan korupsi dana hibah TA 2013, seluruh masyarakat Lanny Jaya terkejut dan heran karena pencairan, pengeluaran dana tidak sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan, dimana 18 Januari 2013, KNPI Lanny Jaya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan tapi kok ada bantuan dana belanja hibah KNPI Rp 250 juta,` sedangkan belanja hibah operasional kampung sebesar Rp. 250 juta  dinilai kurang volume dana karena operasional kampung biasa diterima per kepala kampung Rp 100 juta namun dibayarkan hanya Rp 25 juta saja. kedua belanja fasilitator keamanan sebesar Rp. 2.500.000.000 ,bantuan kepada keamanan ini tidak jelas, apakah bantuan untuk keamanan untuk TNI atau Polisi dan aparat keamanan yang ada di lanny jaya ada 3 keamanan yakni : TNI Pasukan ,Koramil , brimob dari kelapa gadi Jakarta dan kapolsek bantuan keamanan tidak jelas,” jelasnya.

Yoman menilai, pencarian dana sebanyak Rp 16,764,400,000.00 tidak wajar pada Januri 2013, sebab, aktivitas di wilayah itu belum normal karena masih nuansa tahun baru.

“Dan momen pilgub Papua jadi orang-orang pada sibuk semua dan saya ada di lanny jaya tapi saya tidak melihat aktivitas pemerintahan ,kecurigaan terjadi karena pembayaran operasional kepala kampung di kediaman bupat sendirii . jumlah yang harus terima per kepala kampung Rp. 100,000,000.00 namun yang di bayar hanya Rp. 25 juta per kampung sedangkan sisanya Rp 75 juta dibayarkan setelah pemiliha gubernur provinsi Papua, dilihat dari pembayaran operasional kampung separuh 25 sebagai uang pelicing  dan 75 juta di tahan sebagai jaminan  suara. Kata bupati Befa Jigibalom kepada kepala –kepala bahwa dana Rp 75 juta akan dibayarkan setelah pemilihan gubernur dan saat tahan sebagai jaminan suara pilkada gubernur pada tanggal 29 janoari 2013 baru di bayarkan  kata bupati befa jigibalom di kediamannya sendiri,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, bupati Lanny Jaya belum dimintai konfirmasi. (b/tm/r5)